Natuna - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus Peresmian Operasional SKPT Natuna, di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Senin (7/10) Pagi. Didampingi, Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, Menteri Kelautan dan Perikanan RI tiba di Selat Lampa, disambut meriah oleh masyarakat Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat.
Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang sudah mau hadir kesekian kali di Natuna ini, dalam acara peresmian SKPT di Selat Lampa. Bupati Natuna, berharap dengan peresmian SKPT ini akan dapat menambah pendapatan para nelayan dan masyakat Natuna.
Sambutan Menteri KP RI, Susi Pudjiastuti "Dengan adanya SKPT ini, kita masyarakat Natuna merasakan sekali adanya peningkatan perekonomian yang jauh meningkat dari sebelumnya. Bisa kita lihat, awalnya peningkatan perekonomian nelayan hanya 3 setengah persen, sekarang ini dengan adanya SKPT ini bisa bertambah mencapai 5,8 persen. Ini menandakan bahwa SKPT ini sudah bisa membantu masyarakat nelayan,"ucapnya. Selain itu, Bupati Hamid Rizal, menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat kepada Natuna dengan di bangunnya SKPT dan memberikan santunan kepada nelayan Natuna.
Sehingga masyarakat nelayan Natuna bisa sejahtera. Kesempatan sama, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti menjelaskan pembangunan SKPT di Selat Lampa ini memakan biaya sebesar Rp. 221,7 Milyard dari tahun 2015 sampai selesai tahun 2019. Sehingga pembangunan mendekati 100% terlaksana. Dikatakan Menteri KP RI, Pemerintah Pusat akan mengedepankan pembangunan di pulau terdepan terutama pada pembangunan perikanan dan kelautan. Dengan pembangunan pulau terdepan ini akan menjadi titik tolak pemerintah pusat, sesuai dengan Visi dan Misi Presiden RI. Untuk itu pembangunan SKPT ini harus dijaga untuk dijadikan senteral perikanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Natuna. Susi Pudjiastuti berharap kedepannya peran pemerintah daerah harus lebih gencar dengan perikanan, karena akan menjadikan PAD Natuna kedepan. Salah dengan adanya sentral perikanan pemerintah bisa memungut retribusi ke pengusaha ikan. Menurut Susi, hilangnya pencuri ikan akan berdampak positif untuk nelayan Natuna.
Susi berpesan kepada nelayan dan pengusaha ikan di Natuna, agar tidak menjual ikan atau melakukan perdagangan ikan ditengah laut. Selain itu nelayan jangan menggunakan bom untuk melakukan penangkapan ikan, sehingga berakibat patal dan terjadi kerusakan karang. Jika ini terjadi, tidak menutup kemungknan pemerintah pusat menutup dan mencabut perijinan penjualan ikan. Pemerintah Pusat benar-benar akan menjaga pulau-pulau terdepan dan terluar salah satunya di Natuna. Menteri Susi Pudjiastuti menyampaikan ucapan terimakasih kepada Negara Jepang, karena akan menghibahkan 6 Milyard Yen untuk pembangunan pelabuhan di 6 titik daerah terdepan di Indonesia salah satunya di Natuna. Turut hadir dalam kegiatan peresmian SKPT di Selat Lampa tersebut Sekjen KKP RI, Dirjen Perikanan Tangkap, Dijen PDS/ Plt Dirjen PSDKP, Kepala BKIPM, Staf Khusus MKP, Rombongan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Ketua DPRD Natuna, FKPD Natuna, Pimpinan Perum Perindo, BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank Riau Kepri, PLN, Pertamina, dan Masyarakat Nelayan Natuna.
Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI yang sudah mau hadir kesekian kali di Natuna ini, dalam acara peresmian SKPT di Selat Lampa. Bupati Natuna, berharap dengan peresmian SKPT ini akan dapat menambah pendapatan para nelayan dan masyakat Natuna.
Sambutan Menteri KP RI, Susi Pudjiastuti "Dengan adanya SKPT ini, kita masyarakat Natuna merasakan sekali adanya peningkatan perekonomian yang jauh meningkat dari sebelumnya. Bisa kita lihat, awalnya peningkatan perekonomian nelayan hanya 3 setengah persen, sekarang ini dengan adanya SKPT ini bisa bertambah mencapai 5,8 persen. Ini menandakan bahwa SKPT ini sudah bisa membantu masyarakat nelayan,"ucapnya. Selain itu, Bupati Hamid Rizal, menyampaikan ucapan terimakasih atas perhatian pemerintah pusat kepada Natuna dengan di bangunnya SKPT dan memberikan santunan kepada nelayan Natuna.
Sehingga masyarakat nelayan Natuna bisa sejahtera. Kesempatan sama, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti menjelaskan pembangunan SKPT di Selat Lampa ini memakan biaya sebesar Rp. 221,7 Milyard dari tahun 2015 sampai selesai tahun 2019. Sehingga pembangunan mendekati 100% terlaksana. Dikatakan Menteri KP RI, Pemerintah Pusat akan mengedepankan pembangunan di pulau terdepan terutama pada pembangunan perikanan dan kelautan. Dengan pembangunan pulau terdepan ini akan menjadi titik tolak pemerintah pusat, sesuai dengan Visi dan Misi Presiden RI. Untuk itu pembangunan SKPT ini harus dijaga untuk dijadikan senteral perikanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Natuna. Susi Pudjiastuti berharap kedepannya peran pemerintah daerah harus lebih gencar dengan perikanan, karena akan menjadikan PAD Natuna kedepan. Salah dengan adanya sentral perikanan pemerintah bisa memungut retribusi ke pengusaha ikan. Menurut Susi, hilangnya pencuri ikan akan berdampak positif untuk nelayan Natuna.
Susi berpesan kepada nelayan dan pengusaha ikan di Natuna, agar tidak menjual ikan atau melakukan perdagangan ikan ditengah laut. Selain itu nelayan jangan menggunakan bom untuk melakukan penangkapan ikan, sehingga berakibat patal dan terjadi kerusakan karang. Jika ini terjadi, tidak menutup kemungknan pemerintah pusat menutup dan mencabut perijinan penjualan ikan. Pemerintah Pusat benar-benar akan menjaga pulau-pulau terdepan dan terluar salah satunya di Natuna. Menteri Susi Pudjiastuti menyampaikan ucapan terimakasih kepada Negara Jepang, karena akan menghibahkan 6 Milyard Yen untuk pembangunan pelabuhan di 6 titik daerah terdepan di Indonesia salah satunya di Natuna. Turut hadir dalam kegiatan peresmian SKPT di Selat Lampa tersebut Sekjen KKP RI, Dirjen Perikanan Tangkap, Dijen PDS/ Plt Dirjen PSDKP, Kepala BKIPM, Staf Khusus MKP, Rombongan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna, Ketua DPRD Natuna, FKPD Natuna, Pimpinan Perum Perindo, BNI, Bank Mandiri, BRI, Bank Riau Kepri, PLN, Pertamina, dan Masyarakat Nelayan Natuna.
