Elitnews.com, Batam - Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menantang Komisi Migran untuk menyerahkan data perdagangan manusia khususnya di Kota Batam, Sabtu (30/11/2019).
Nuryanto menanyakan apa boleh kita perdagangkan manusia? "Secara aturan hukum memperdagangkan manusia itu tidak boleh," kata Nuryanto saat ditemui di seputaran Nagoya, Sabtu (30/11/2019) sore hari.
Nuryanto menyebutkan tinggal menegakan hukum saja terhadap oknum, kelompok pelaku yang memperdagangkan manusia.
"Penegakan hukum tidak boleh main-main," tegas Nuryanto.
Masih menurut Nuryanto jika Komisi Migran melaporkan bentuk tindak pidana perdagangan manusia tidak ditindaklanjuti penegak hukum maka akan dipanggil DPRD Kota Batam melalui komisi 1. "Kasih data kepada kami dengan pasti, jangan hanya katanya tidak ada data," tantang Nuryanto supaya Komisi Migran memberikan data kepada DPRD Kota Batam terkait perdagangan manusia.
Ketua KKPPMP, RD. Chrisanctus Paschalis Saturnus mengatakan akan menyerahkan langsung data perdagangan manusia yang ada di kota Batam kepada DPRD kota Batam.
"Kemarin surat untuk rapat dengar pendapat (RDP) sudah dilayangkan ke DPRD Kota Batam tetapi tidak ditanggapi juga," ucap Paschal.
Paschal menyebutkan banyak hal yang akan disampaikan Komisi Migran kepada DPRD Kota Batam. "Bukan hanya sekedar data saja tetapi butuh komitmen dan kepastian untuk memberantas perdagangan manusia sampai ke akar-akarnya," tutup Paschal. (Joni Pandiangan)
Nuryanto menyebutkan tinggal menegakan hukum saja terhadap oknum, kelompok pelaku yang memperdagangkan manusia.
"Penegakan hukum tidak boleh main-main," tegas Nuryanto.
Masih menurut Nuryanto jika Komisi Migran melaporkan bentuk tindak pidana perdagangan manusia tidak ditindaklanjuti penegak hukum maka akan dipanggil DPRD Kota Batam melalui komisi 1. "Kasih data kepada kami dengan pasti, jangan hanya katanya tidak ada data," tantang Nuryanto supaya Komisi Migran memberikan data kepada DPRD Kota Batam terkait perdagangan manusia.
Ketua KKPPMP, RD. Chrisanctus Paschalis Saturnus mengatakan akan menyerahkan langsung data perdagangan manusia yang ada di kota Batam kepada DPRD kota Batam.
"Kemarin surat untuk rapat dengar pendapat (RDP) sudah dilayangkan ke DPRD Kota Batam tetapi tidak ditanggapi juga," ucap Paschal.
Paschal menyebutkan banyak hal yang akan disampaikan Komisi Migran kepada DPRD Kota Batam. "Bukan hanya sekedar data saja tetapi butuh komitmen dan kepastian untuk memberantas perdagangan manusia sampai ke akar-akarnya," tutup Paschal. (Joni Pandiangan)
