Elitnews.com, Batam - Pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan atau mandul dikarenakan minimnya pengawasan, Senin (20/01/2020).
"Pengawasan yang lemah membuat perda tidak berfungsi sama sekali dan menjadi permasalahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di kota Batam," kata Nuryanto saat ditemui di gedung DPRD kota Batam.
Nuryanto meyakini bahwa kemandulan perda ketertiban sosial kota Batam menjadi akar permasalahan pusat rehabilitasi sosial non panti Sintai berubah menjadi tempat lokalisasi.
Nuryanto melanjutkan setelah adanya lokalisasi Sintai menjadi banyak anak di bawah umur yang menjadi korban perdagangan manusia seperti yang terjadi kemarin.
"Kelak akan dilakukan pengkajian ulang terhadap ketertiban sosial kota Batam. Dari kajian tersebut baru dapat ditentukan perlukah perda tersebut direvisi atau tidak," terang Nuryanto.
Masih pemahaman Nuryanto bahwa biarkan tindak pidana perdagangan manusia diproses sesuai hukum oleh penegak hukum. (JP)
