PEKANBARU, ELITNEWS.COM- Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Riau Jumat (16/10/2020) mendatang bentuk ketidakpekaan akan kondisi terkini masyarakat di masa pandemi COVID-19.
Tak hanya itu, deklarasi KAMI Riau tersebut berpotensi bikin gaduh antar-sesama anak kemenakan. Situasi sudah kondusif dan tidak gaduh sekarang ini, berpotensi ricuh dan gaduh lagi.
"Kita dari LAM, meminta semua pihak berhentilah membuat gaduh, kita sedang berfokus mengatasi COVID-19," kata Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (MKA LAMR), Datu Seri Al Azhar, Rabu (14/10/2020).
Sebelumnya, Al Azhar dan Dosen Ilmu Politik FISIP Unri, Tito Handoko menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) digelar Forum Santri Riau, di ruang pertemuan Lantai I Gedung LAM Riau.
Dalam FGD tersebut bertema: "Buat Apa Ada KAMI?". Hadir sebagai peserta berbagai latar belakang, mulai dari aktivis kepemudaan, tokoh lintas agama, lintas etnis, serta perempuan di Riau.
Al Azhar mengatakan, masih banyak permasalahan perlu dijadikan prioritas di Riau saat ini. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi masyarakat, lebih diprioritaskan dibandingkan urusan politik seperti deklarasi KAMI Riau.
Membahas politik, jelas Al Azhar, di masa sekarang ini justru bentuk ketidakpekaan akan kondisi masyarakat.
"Isu-isu politik ini sebetulnya tidak laku di masyarakat. Masalah politik ini masalah elit, tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kita sedang menghadapi persoalan-persoalan ril akibat terdampak COVID-19," jelas Al Azhar.
Gerakan KAMI Riau, kata Al Azhar, LAM Riau menerima dengan terbuka setiap tamu yang datang ke Riau. Namun, ia meminta tetap menjaga tatanan adat serta budaya Melayu.
"Terkait KAMI Riau, setiap yang datang ke kita adalah tamu. Sebagai tamu, mereka harus kita hormati. Tapi, jangan sampai menimbulkan provokasi-provokasi justru membuat kita tidak produktif. Negeri kita jadi tidak kondusif, muncul polarisasi politik," ungkap tokoh Riau ini.
Ia juga berharap kemunculan kelompok ini tidak ditanggapi dengan keras sampai menimbulkan kekisruhan antar kelompok masyarakat.
"Ini negeri yang Alhamdulillah aman, jangan dicederai. Apalagi dengan kepentingan politik kekuasaan, kita geser dulu ke politik kesejahteraan," tutupnya. EP
