PELALAWAN, ELITNEWS.COM,– Bencana banjir yang melanda wilayah hilir Sungai Kampar hingga 3 Februari 2025 kembali memicu kemarahan publik. Pasalnya, banjir ini bukan hanya menyebabkan ribuan rumah terendam dan infrastruktur rusak, tetapi juga menelan korban jiwa.
Ketua Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Pelalawan, Riody Oktafindra SE, menuding PLTA Koto Panjang lalai dalam menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) saat membuka pintu pelimpahan air. Ia menilai, kejadian ini seharusnya bisa dicegah jika ada langkah antisipatif yang tepat.
“Kami sangat geram! Setiap tahun masyarakat harus menghadapi bencana yang sama akibat pembukaan pintu air PLTA. Seharusnya ada peringatan dini dan sosialisasi yang jelas agar warga bisa bersiap,” tegas Rio, yang juga merupakan anggota DPRD Pelalawan.
Banjir kali ini mengakibatkan ribuan rumah terendam, lahan pertanian hancur, serta jalan dan jembatan mengalami kerusakan parah. Tak hanya itu, sejumlah warga kehilangan tempat tinggal, sementara beberapa korban jiwa dilaporkan terseret arus deras.
Desakan Evaluasi dan Transparansi Rio menegaskan bahwa pengelolaan air di PLTA Koto Panjang harus dievaluasi total. Ia mendesak pemerintah dan pihak pengelola untuk lebih transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
"Kalau SOP benar-benar dijalankan dan ada sistem peringatan dini yang efektif, dampak buruk ini bisa diminimalkan. Kami ingin tahu bagaimana sebenarnya tata kelola air di PLTA ini!,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PLTA Koto Panjang belum memberikan pernyataan resmi terkait banjir yang terjadi. Masyarakat pun semakin geram dan menuntut solusi konkret agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Kasus ini menambah daftar panjang polemik pengelolaan air PLTA Koto Panjang, yang setiap tahun selalu menimbulkan bencana. Kini, publik menanti tindakan nyata dari pemerintah dan pengelola PLTA untuk memastikan kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang. ****
