Elitnews.com, Batam - Muhammad Rudi merupakan satu-satunya walikota di Indonesia yang memiliki kekuatan setara dengan Menteri. Akankah mengisyaratkan menjadi ruang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)?.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Uba Ingan Sigalingging mengatakan, Muhammad Rudi merupakan Walikota pertama rangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP-Batam).
"Belum pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia, khususnya Kota Batam, seorang Walikota Batam rangkap jabatan sebagai kepala BP Batam yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum," kata Uba.
Uba menegaskan, Rudi itu punya tugas berat utamanya janji tentang Batam bebas Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO). Janji itu harus segera ditepati, jangan pernah ucapkan janji yang pada akhirnya janji tinggal janji bagi masyarakat.
"Rudi sudah punya kekuatan yang luar biasa maka sangat yakin permasalahan UWTO bisa diselesaikannya. Hanya, persoalannya, maukah Rudi melakukannya?," tanya Uba.
Uba meyakini bahwa Rudi punya kekuatan dan kewenangan luar biasa sebab dengan jabatan Ex-Officio bisa melakukan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan secara sendirinya.
"Dalam kewenangan dan kekuatan Luar biasa tersebut sangat dimungkinkan terjadinya sebuah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Seharusnya orang-orang yang berada di BP Batam merupakan kelompok Professional tetapi dengan situasi Ex-Officio ada kekuatiran penempatan orang professional jadi tidak professional," terang Uba.
Uba menilai bahwa bisa saja akan terjadi politik transaksional, kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat yang dekat, dan yang mendukung Rudi dalam politik. Bisa saja akan diberikan jabatan strategis.
Uba juga mengharapkan, Muhammad Rudi dapat lebih serius dalam menempatkan kelompok professional untuk jabatan-jabatan khusus, bukan hanya mengedepankan kedekatan emosional saja.
"Rangkap jabatan yang dipegang Muhammad Rudi merupakan isu yang sangat seksi untuk dapat mengantarkannya menjadi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nantinya," tutup Uba. (Joni Pandiangan)
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Uba Ingan Sigalingging mengatakan, Muhammad Rudi merupakan Walikota pertama rangkap jabatan sebagai Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP-Batam).
"Belum pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia, khususnya Kota Batam, seorang Walikota Batam rangkap jabatan sebagai kepala BP Batam yang merupakan salah satu Badan Layanan Umum," kata Uba.
Uba menegaskan, Rudi itu punya tugas berat utamanya janji tentang Batam bebas Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO). Janji itu harus segera ditepati, jangan pernah ucapkan janji yang pada akhirnya janji tinggal janji bagi masyarakat.
"Rudi sudah punya kekuatan yang luar biasa maka sangat yakin permasalahan UWTO bisa diselesaikannya. Hanya, persoalannya, maukah Rudi melakukannya?," tanya Uba.
Uba meyakini bahwa Rudi punya kekuatan dan kewenangan luar biasa sebab dengan jabatan Ex-Officio bisa melakukan perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan secara sendirinya.
"Dalam kewenangan dan kekuatan Luar biasa tersebut sangat dimungkinkan terjadinya sebuah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Seharusnya orang-orang yang berada di BP Batam merupakan kelompok Professional tetapi dengan situasi Ex-Officio ada kekuatiran penempatan orang professional jadi tidak professional," terang Uba.
Uba menilai bahwa bisa saja akan terjadi politik transaksional, kelompok masyarakat ataupun organisasi masyarakat yang dekat, dan yang mendukung Rudi dalam politik. Bisa saja akan diberikan jabatan strategis.
Uba juga mengharapkan, Muhammad Rudi dapat lebih serius dalam menempatkan kelompok professional untuk jabatan-jabatan khusus, bukan hanya mengedepankan kedekatan emosional saja.
"Rangkap jabatan yang dipegang Muhammad Rudi merupakan isu yang sangat seksi untuk dapat mengantarkannya menjadi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nantinya," tutup Uba. (Joni Pandiangan)
