Elitnews.com, Batam - Jumlah tenaga honorer kota Batam mendapatkan soroton dari Komisi I DPRD Batam. Anggota DPRD Batam dari Komisi 1 Utusan Sarumaha mengatakan bahwa jumlah tenaga honorer saat ini sebanyak 6.300 lebih sangat overload (berlebih), kondisi tersebut telah melampaui jumlah PNS di Pemko Batam.
"Misalnya saja di Satpol PP Kota Batam, saat ini jumlah tenaga honorer di sana sebanyak 460," kata Utusan memberikan contoh kongkrit, Selasa (05/11/2019).
Utusan menjelaskan dari Rp 21 miliar yang dianggarkan, sebanyak Rp 17 miliar itu tersedot hanya untuk kebutuhan tenaga honorernya selama setahun, termasuk penggajiannya. Itu hanya untuk satu instansi saja di Satpol PP saja menghabiskan anggaran yang sangat besar.
"Sungguh anggaran yang terserap itu tak efektif, besar serapannya namun hanya untuk penggajian honor satu instansi saja sudah begitu besar," tambah Utusan.
Utusan menjelaskan seharusnya bukan pendekatan kuantitatif yang dikedepankan melainkan pendekatan kualitatif. Maksudnya supaya honorer itu mendapatkan kesejahteraan setidaknya gaji mereka setara dengan upah minimum kota.
"Apabila gaji honorer sudah memadai maka diyakini dapat menunjang kinerja mereka nantinya," ucap Utusan.
Utusan mengharapkan secepatnya terjadi perampingan atau pengurangan honorer demi terciptanya kesejahteraan mereka. "Tidak butuh jumlah yang banyak tetapi tidak bermanfaat," tegas Utusan.
"Sebaiknya BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini," tutup Utusan. (Joni Pandiangan
"Misalnya saja di Satpol PP Kota Batam, saat ini jumlah tenaga honorer di sana sebanyak 460," kata Utusan memberikan contoh kongkrit, Selasa (05/11/2019).
"Sungguh anggaran yang terserap itu tak efektif, besar serapannya namun hanya untuk penggajian honor satu instansi saja sudah begitu besar," tambah Utusan.
Utusan menjelaskan seharusnya bukan pendekatan kuantitatif yang dikedepankan melainkan pendekatan kualitatif. Maksudnya supaya honorer itu mendapatkan kesejahteraan setidaknya gaji mereka setara dengan upah minimum kota.
"Apabila gaji honorer sudah memadai maka diyakini dapat menunjang kinerja mereka nantinya," ucap Utusan.
Utusan mengharapkan secepatnya terjadi perampingan atau pengurangan honorer demi terciptanya kesejahteraan mereka. "Tidak butuh jumlah yang banyak tetapi tidak bermanfaat," tegas Utusan.
"Sebaiknya BKD Kota Batam itu melakukan survei yang akurat tentang analisis beban kerja, bukan kebutuhan subjektif. Penggunaan anggaran itu intinya harus efektif, efisien dan ada asas kepatutannya. Itu berdasarkan data dari BKPSDM yang sudah ada sekarang ini," tutup Utusan. (Joni Pandiangan
