Bogor, elitnews.com - Kabar yang sangat mengejutkan diketahui publik?.
Dewan Pengawas, Pengurus dan Ketua Komwil I - VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan audiensi dengan Jaksa Agung RI, Sanitiar (ST) Burhanuddin di ruang rapat Jaksa Agung, Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Dalam pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai pembubaran Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Pusat dan Daerah oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada rapat kerja internal, Selasa (3/12) lalu.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Apeksi hari ini berdiskusi dengan Jaksa Agung mengenai TP4 yang sudah dibubarkan secara resmi oleh Kejagung. Namun disisi lain pengawasan pembangunan harus tetap dilakukan, baik di pusat maupun di daerah.
"Setelah TP4 dibubarkan selanjutnya kita akan melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan (Kejari), intinya Mou ini untuk penguatan pengawasan," katanya.
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Apeksi Komwil III ini menyatakan, selama ini menurut Jaksa Agung banyak oknum yang memanfaatkan keberadaan TP4, sehingga berdasarkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak TP4 harus dibubarkan.
"Jadi, saat ini Jaksa Agung sedang bersih-bersih," tegasnya.
Untuk diketahui, TP4 dibentuk sebagai pendamping pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan program pembangunan agar bebas dari tindakan koruptif.
TP4 terdiri dari tiga komponen, yaitu TP4 pusat yang berkedudukan di Kejagung, TP4D Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat Provinsi dan TP4D Kejari di Kabupaten/Kota.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Bogor, Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor, Hanafi dan Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta.
(Agusbagja/Hs)
Dewan Pengawas, Pengurus dan Ketua Komwil I - VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) melakukan audiensi dengan Jaksa Agung RI, Sanitiar (ST) Burhanuddin di ruang rapat Jaksa Agung, Jalan Sultan Hasanuddin Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, Apeksi hari ini berdiskusi dengan Jaksa Agung mengenai TP4 yang sudah dibubarkan secara resmi oleh Kejagung. Namun disisi lain pengawasan pembangunan harus tetap dilakukan, baik di pusat maupun di daerah.
"Setelah TP4 dibubarkan selanjutnya kita akan melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan (Kejari), intinya Mou ini untuk penguatan pengawasan," katanya.
Wakil Ketua Bidang Kerja Sama Apeksi Komwil III ini menyatakan, selama ini menurut Jaksa Agung banyak oknum yang memanfaatkan keberadaan TP4, sehingga berdasarkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak TP4 harus dibubarkan.
"Jadi, saat ini Jaksa Agung sedang bersih-bersih," tegasnya.
Untuk diketahui, TP4 dibentuk sebagai pendamping pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan program pembangunan agar bebas dari tindakan koruptif.
TP4 terdiri dari tiga komponen, yaitu TP4 pusat yang berkedudukan di Kejagung, TP4D Kejaksaan Tinggi berkedudukan di tingkat Provinsi dan TP4D Kejari di Kabupaten/Kota.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Bogor, Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor, Hanafi dan Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta.
(Agusbagja/Hs)
