Elitnews.com - KPK mengikuti rapat koordinasi pengawasan intern pemerintah keuangan & pembangunan BPKP se-provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. 21 Juni 2021.
Hadir dalam acara tersebut Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria, Wakil Gubernur Josef Nae Soi, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Inspektur 2 Itjen Kemendagri Ucok Abdulrauf Damenta, Kaper BPKP NTT Sofyan Antonius, Bupati/Walikota se-NTT, Sekda Provinsi NTT, Inspektur Daerah se-NTT, Serta Pimpinan Perangkat Daerah se-NTT.
“Skor MCP rata-rata se-NTT 32,98. Dibawah rata-rata Nasional. Maka perlu adanya sinergi yang baik antara KPK, BPK, BPKP, APIP di Timur.” Ujar Dian.
BPKP & seluruh APIP harus mengawal percepatan & peningkatan belanja pemerintah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar dapat memberikan daya ungkit & selaras dengan program kegiatan serta mengawal akurasi data.
KPK menyampaikan beberapa tantangan perbaikan tata kelola pemda di antaranya lemahnya kepemimpinan,mketidaksinambungan program, benturan kepentingan pengambil kebijakan, keterbatasan kompetensi, ego sektoral, regulasi antara pusat & daerah sering kali tidak selaras, kebijakan tanpa dukungan data & informasi yang memadai.
Hadir dalam acara tersebut Kasatgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria, Wakil Gubernur Josef Nae Soi, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah, Inspektur 2 Itjen Kemendagri Ucok Abdulrauf Damenta, Kaper BPKP NTT Sofyan Antonius, Bupati/Walikota se-NTT, Sekda Provinsi NTT, Inspektur Daerah se-NTT, Serta Pimpinan Perangkat Daerah se-NTT.
“Skor MCP rata-rata se-NTT 32,98. Dibawah rata-rata Nasional. Maka perlu adanya sinergi yang baik antara KPK, BPK, BPKP, APIP di Timur.” Ujar Dian.
BPKP & seluruh APIP harus mengawal percepatan & peningkatan belanja pemerintah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar dapat memberikan daya ungkit & selaras dengan program kegiatan serta mengawal akurasi data.
KPK menyampaikan beberapa tantangan perbaikan tata kelola pemda di antaranya lemahnya kepemimpinan,mketidaksinambungan program, benturan kepentingan pengambil kebijakan, keterbatasan kompetensi, ego sektoral, regulasi antara pusat & daerah sering kali tidak selaras, kebijakan tanpa dukungan data & informasi yang memadai.
