PELALAWAN, ELITNEWS.COM,- Sekretaris Daerah ( Sekda ) Pemerintah Kabupaten Pelalawan T Mukhlis MSI, menerima perwakilan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kabupaten Pelalawan Riau yang menggelar Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia, Senin (17/05/2022).
Aksi APKASINDO menyampaikan keprihatinan kepada pemerintah menyikapi dampak Larangan Ekspor CPO dan turunannya yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit petani. Hal ini disampaikan Rahmadsyah Rangkuti yang mewakili APKASINDO Pelalawan kepada Sekda.
"Pada hari ini kami menyampaikan Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia. Harga TBS ( tandan buah segar) sawit petani saat ini tidak sesuai harga penetapan pemerintah. Harga TBS petani sudah anjlok 40%-70% dari harga penetapan pemerintah dan tidak diterima Pabrik karena alasan penyimpanan CPO penuh. Hal ini merata terjadi sejak larangan ekspor CPO dan turunannya , sejak tanggal 28 April 2022 ," ujar perwakilan APKASINDO.
APKASINDO menyampaikan surat yang berisi, lima tuntutan. Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit.
Kedua, Meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri. Kami yakin pasti clear kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang.
Keempat, Dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan eksport di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).
Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian usupaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha). 93% (petani swadaya) terabaikan haknya dalam harga TBS,
Sekda T Mukhlis MSI, menyampaikan terima kasih kepada APKASINDO dan aspirasinya sudah di laksanakan oleh Pemkab Pelalawan. "Terkait persoalan harga TBS, permasalahan larangan eksport. Bupati Pelalawan H Zukri telah melakukan langkah langkah sidak dilapangan. Usai sidak telah mengumpulkan petani, APKASINDO, pengusaha pabrik kelapa sawit, GAPKI dan telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat kepada Pak Presiden, Kementerian terkait dan Gubernur Riau. Sama yang di suarakan APKASINDO," ujar TM begitu panggilannya *****
