Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Bupati Dan Ketua DPRD Pelalawan Surati Presiden Jokowi Bermohon Tinjau Larangan Eksport CPO & Turunannya, Langsung Dikabulkan

Jumat, 20 Mei 2022 | 13:49 WIB Last Updated 2022-05-20T06:49:21Z

 

PELALAWAN, ELITNEWS.COM,- Bupati Pelalawan  H Zukri dan Ketua DPRD Pelalawan H Baharudin SH menyurati Presiden Jokowi Widodo,  meminta presiden agar tinjau dan evaluasi kembali kebijakan larangan eksport CPO dan turunannya . Karena telah berdampak terhadap ekonomi petani sawit dan menumpuknya sawit dan CPO di Kabupaten Pelalawan. Dalam surat  Bupati bernomor 500/DPMPTSP/2022/182  tanggal 13 Mei 2022. Perihal peninjauan kembali kebijakan larangan ekspor CPO. Dalam surat Ketua DPRD Baharuddin SH bersifat penting no 005 /DPRD/PR/2022 tanggal 17 Mei 2022. Perihal penyampaian aspirasi agar meninjau ulang kebijakan larangan eksport CPO dan turunannya.



H Zukri yang juga merupakan Ketua DPD PDIP Riau itu menyampaikan dalam suratnya, dampak kondisi petani akibat kebijakan larangan eskpor CPO tersebut.


Dalam surat Bupati Pelalawan H Zukri, menuliskan : Mencermati dampak kebijakan larangan ekspor minyak mentah sawit, crude palm oil (CPO) dan produk-produk turunannya yang berlaku mulai tanggal 28 April 2022, pemerintah kabupaten Pelalawan telah mengumpulkan pimpinan perusahaan pemilik Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Begitu juga Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dan pihak terkait lainnya, turut dikumpulkan untuk mengetahui permasalahan yang ditimbulkan kebijakan dimaksud di lapangan.


 Pemkab Pelalawan menerima keluhan dan masukan dari peserta rapat. Beberapa persoalan utama yang memerlukan perhatian pemerintah saat ini, di antaranya adalah:


Pertama, Semakin turunnya harga tandan buah segar  (TBS) sawit yang diterima perusahaan  atau pabrik pada saat ini, berkisar Rp 1.500 - Rp 2.880 per kilogram. Harga tersebut di bawah harga penetapan pemerintah yang tentu saja sangat merugikan petani. Mengingat harga pupuk masih relatif tinggi.


Kedua, Kondisi daya dukung tangki timbun CPO  untuk seluruh PKS di kabupaten Pelalawan yang tinggal sekita 5 sampai 15 hari ke depan. Hal ini tentu berpotensi untuk tidak menerima lagi TBS dari masyarakat, sebagai akibat telah penuhnya tangki timbun dan kemungkinan akan dihentikannya operasional pabrik.


Menyikapi kondisi itu, agar tidak timbul gejolak sosial di tengah masyarakat, H Zukri berharap Presiden meninjau ulang kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk-produk turunannya, agar perekonomian petani sawit segera pulih dan ketertiban sosial tidak terganggu.


Ketua DPRD Pelalawan H Baharudin SH dalam suratnya kepada Presiden menyebutkan hal yang hampir sama dengan Bupati Pelalawan.


"Setelah melihat perkembangan dimasyarakat DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan  19  perusahaan pabrik kelapa sawit di  Kabupaten Pelalawan. Terkait dengan persoalan rendah harga TBD di petani.


DPRD mendapat aspiras yang dusimpulkan. Harga TBS sangat berpengaruh terhadap larangan ekspor CPO dan DPRD Pelalawan berharap agar Presiden  Jokowi segera melakukan pelonggaran terhadap kran ekspor CPO sehingga produksi tetap berjalan dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pabrik agar tidak menetapkan harga sepihak dan apabila melanggar harus di berikan sanksi. Perusahaan tidak  ada pembatasan terhadap penerimaan TBS dari petani.


Langsung Terjawab dab Dikabulkan pada 19 Mei 2022, Presiden Jokowi memberikan pengumuman penting membuka kembali kran eksport CPO dan turunannya pada 23 Mei 2022.


"Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kebutuhan nasional kita setiap bulan untuk minyak goreng curah adalah 194.000 ton. Bulan Maret lalu, sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan kita hanya mencapai 64.500 ton. 


Setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211.000 ton, sudah melebihi kebutuhan nasional bulanan kita. Harga-harga pun beranjak turun.


Maka, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta tenaga kerja di industri sawit - petani, pekerja, dan tenaga pendukung lainnya - msaya putuskan bahwa ekspor minyak goreng dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2022.


Terima kasih kepada para petani sawit atas pengertian dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang diambil untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas". Disambut gembira dan luar biasa oleh lapisan masyarakat Kabupaten Pelalawan, Riau dan seluruh Indonesia. *****

×
Berita Terbaru Update