Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Desak Usut Dugaan Gratifikasi, Hima Persis Riau Soroti Ketua Bawaslu Riau

Minggu, 12 Januari 2025 | 14:08 WIB Last Updated 2025-01-12T07:08:07Z

 

PEKANBARU, ELITNEWS.COM - Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Riau (PW Hima Persis Riau) secara tegas meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mengusut tuntas dugaan gratifikasi yang melibatkan Ketua Bawaslu Riau. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua PW Hima Persis Riau, Zul Ihsan Ma’arif, pada Sabtu (11/01/2025).



“Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di Bawaslu Provinsi Riau. Kami juga menduga adanya gratifikasi yang melibatkan Ketua Bawaslu Provinsi Riau,” ujar Zul Ihsan.


Ia menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran Bawaslu tepat sasaran dan mengedepankan transparansi sebagai lembaga publik yang mengemban amanah penting dalam pengawasan pemilu.


“Kami mendesak Kejati Riau untuk memanggil Ketua Bawaslu Riau beserta seluruh komisionernya demi mengusut tuntas dugaan ini. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar integritas lembaga pengawas pemilu ini tetap terjaga,” tambahnya.


Sorotan pada Lemahnya Pengawasan Internal Zul Ihsan juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di tubuh Bawaslu Riau, yang menurutnya menjadi salah satu faktor mencuatnya dugaan gratifikasi dan kolusi.


“Hima Persis Riau percaya bahwa dengan adanya pemeriksaan oleh Kejati Riau, akan terbuka peluang untuk melakukan perbaikan sistem di internal Bawaslu. Ini bukan hanya soal penegakan keadilan, tetapi juga memastikan lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara independen,” ungkapnya.


Komitmen Menyelamatkan Bawaslu dari KKN PW Hima Persis Riau menilai pengawasan ketat terhadap keuangan adalah langkah fundamental untuk menjaga integritas Bawaslu. Zul Ihsan menegaskan, institusi seperti Bawaslu harus diselamatkan dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.


“Kejati Riau harus menjadi ujung tombak penegakan hukum. Bersama dengan institusi lain, Kejati harus mengawal kasus ini hingga tuntas demi keadilan dan kepercayaan masyarakat,” tutup Zul Ihsan.


Tuntutan Publik Meningkat Pernyataan tegas dari Hima Persis Riau ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Dugaan gratifikasi di tubuh Bawaslu Riau menjadi ujian besar bagi penegakan hukum di provinsi ini. Masyarakat berharap tindakan nyata segera dilakukan untuk membongkar kasus ini dan memulihkan integritas lembaga pengawas pemilu. ****

×
Berita Terbaru Update