PEKANBARU, ELITNEWS.CIM,– Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang kembali membuka lima pintu spillway dengan ukuran 5 x 170 cm mulai pukul 20.00 WIB, Sabtu (1/3/2025).
Akibatnya, total outflow PLTA melonjak menjadi 1.534,46 m³/s, yang jauh lebih besar dibandingkan lebar rata-rata Sungai Kampar yang rata rata hanya 143 meter. Hal ini dipastikan memicu banjir di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar, terutama di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
Menanggapi kondisi ini, H. Abdullah, M.Pd., anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKS, mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah bencana serupa terulang.
Menurut Abdullah, ada beberapa kebijakan yang harus segera diterapkan, di antaranya:
1. Reboisasi DAS – Penghijauan di sekitar hulu PLTA untuk meningkatkan daya serap air.
2. Normalisasi Sungai & Waduk – Mengatasi pendangkalan waduk agar kapasitas tampung air tetap optimal.
3. Evaluasi SOP PLTA – Penerapan teknologi pembukaan spillway yang lebih fleksibel agar pelepasan air lebih terukur.
4. Pembangunan Tanggul & Pemasangan Water Level Control – Memantau debit air dari hulu hingga hilir untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Abdullah menegaskan bahwa banjir yang berulang bukan sekadar bencana alam, melainkan persoalan tata kelola air yang perlu diperbaiki secara menyeluruh.
“Harapan kita bersama adalah agar banjir bisa dikendalikan, tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat setiap kali pintu air PLTA dibuka.
Perlu ada tindakan pencegahan dan respons cepat agar dampaknya dapat diminimalisir,” ujarnya, Selasa (4/3/2025).
Ia juga mendorong pemerintah, pengelola PLTA, serta masyarakat untuk bekerja sama dalam menanggulangi masalah ini.
“Bencana ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersinergi dalam mencegah risiko banjir di masa mendatang. Jika tidak ada upaya serius, masyarakat akan terus menjadi korban setiap tahun,” pungkasnya.
Banjir akibat pembukaan spillway PLTA Koto Panjang bukanlah kejadian pertama, dan jika tidak ada perbaikan kebijakan, akan terus berulang.
Pemerintah daerah, pengelola PLTA, dan masyarakat harus bersatu dalam menemukan solusi agar bencana ini tidak lagi menjadi momok tahunan.
"Sudah saatnya kita bergerak sebelum air kembali menenggelamkan harapan!," pesannya.. ****
